wira’s Blog

Memalukan ketika kekuasaan hanya dalih untuk merebut kekuasaan pamilu berikutnya. Dan alangkah piciknya jika para elit partai hanya mengejar gengsi dalam pertarungan pesta demokrasi. Berunjuk kekuasaan dan bualan program berkonsep revolusioner. Ini dada ku, mana dada mu. Tidak ada kamus seperti itu di panggung politik. Opsi SBY melirik teknokrat, subjektif saya karena SBY memandang pentingnya memikirkan bangsa ini kedepannya, dan bukan hanya untuk “rebutan” kekuasaan para politisi jika boleh saya katakan busuk. Sebagai cermin, di akhir pemerintahan SBY-JK masing-masing perahu politiknya saling tabrak dan saling menjerumuskan ke karang dangkal. Partai lainnya meniup angin dari pertempuran itu dengan tujuan keduanya karam. Namun begitu pantai daratan sudah mulai terlihat, mereka kembali berpura-pura baik, dengan harapan kekayaan yang ada di pantai bisa di bagi rata. Serakahnya politik di negeri ini. Walau  belum menepi ke pantai parpol sudah perang dingin dan saling ancam. Koalisi terpaksa pun di galang untuk memperkuat pertahanan. Innalillahi wa inailaihi rojiiun, wafatkah pikiran jernih nakoda-nakoda kapal politik itu?
Masuk dalam topik perlawanan dan ancaman dengan tema SBY meminang wakil presiden dari kalangan teknokrat. Kalangan profesional jelas lebih independen dan tidak ada kepentingan untuk partainya(untuk kalangan tertentu bisa jadi). Carut marut ekonomi selalu menjadi biang kriminal, gejolak sosial, wabah penyakit dan selalu membawa kesengsaraan bagi kaum kecil. Beruntung dua nama yg muncul sebagai calon pendamping adalah dari Bank Indonesia yang pro kepada ekonomi kerakyatan dan paham betul akan ekonomi kelas teri. Kekhawatiran lemahnya legitimasi politik wajar, namun opini publik bisa dibentuk dengan keberhasilan menjalankan roda pemerintahan yang telah diamanahkan. Ini peluang yang cukup besar untuk bisa menarik kalangan profesional non partai menjadi wakil presiden di tengah luar biasa besarnya pamor SBY. Nama SBY seperti sudah menjadi “obat” bagi orang-orang yang “sakit”. Untuk di kalangan parlemen, angap sebagai mitra dan jg oposan. Namun memang harus sabar, karena para politisi kita masih banyak berpikir menggunakan nafsu dari pada analisa logis serta realita yang ada.Mereka(politisi busuk) hanya main gasak sana-gasak sini mencari kelemahan rival dengan amunis titipan dari partai mereka. Semua berbau kepentingan. INGAT PEMILU UNTUK INDONESIA YANG LEBIH BAIK.BUKAN UNTUK KEMENGANGAN DAN KEJAYAAN PARTAI DAN GOLONGAN SEMATA. INTEROPEKSILAH WAHAI PARA POLITISI.
(M. Wira Adibrata)

wira_adhie@yahoo.co.id

FB/email : mwadibrata@gmail.com

Dua orang kakek renta tiba-tiba membahas politik, gara-gara pakaian satu diantara mereka mengenakan baju caleg. “Waduh, dapat apa lagi kau selain kaos,” tanya Man Buyung, panggilan akrab kakek itu kepada rekan sejawadnya.

“Belum, nanti katanya mau datang ke RW kita,”jawab si Kakek yang saya lupa berkenalan kemarin, Kamis(26/2/09).  Akhirnya debat politik mulai berlangsung. Man Buyung yang gemar membaca koran dan sering mengikuti berita di televisi menggunakan pemikiran realis sementara lawan diskusinya cenderung mengadopsi teori idealis. (Realis Vs Idealis)

Aku yang duduk diantara mereka sengaja diam dan menyimak obrolan menarik itu sambil membuka beberapa website. Benakku meyakinkan inilah suara akar rumput. Bukan di kursi dewan yang terkadang mamaksakan subjektifitas atas dasar objektifitas.

Meski obrolan mereka sederhana namun tampak jelas kekecewaan mereka akan politiasasi para calon maupun elit politik menjelang pesta demokrasi 2009 ini. “Bendera dipasang dimana-mana. Bagi-bagikan kaos, duit, kalender. Kita disuruh memilih, tapi kalau sudah dipilih nanti lupa dia,” kata kakek asal Padang, Sumatera Barat itu. Kakek satu lagi sedikit tersinggung caleg idolanya digeneralisasikan dengan fakta yang ada saat ini. “Kalau yang ini baik orangnya Yung,” celahnya.”Dari mana mengukur kebaikan orang pak. Dia pernah datang ke rumah mu apa. Ngorbrol sama kamu, tanya kekurangan kita. Gak kan. Jadi calon aja gak datang apalagi kalau sudah jadi. Lupa pasti. Gimana rakyat tidak marah kalau kayak gitu,” tepis Man Buyung.

Pemikiran kritis Man Buyung akhirnya membuka wawasan lawan bicaranya, meski kaos yang dipakainya tidak langsung dilepas. Man Buyung adalah seorang penjaga srabutan di kantor Dinas Kesehatan di Kota Singkawang. Kerjanya diminta untuk foto kopi, menyapu, bikin minuman dan pekerjaan-pekerjaan kasar lainnya. Namun kecintaanya akan negara tidak bisa disejajarkan oleh para pejabat korup. Keprihatinannya itulah yang menjunjung martabat dia dibanding para caleg yang dari kaca mata ku tidak qualified.

Apakah menjadi tidak wajar ketika Man Buyung memilih golput?? Haramkah itu? Lalu, jika suara yang ia sumbangkan justru menjerumuskan bangsa dan negara bagimana? apakah itu justru lebih berdosa?                                                                                    Sikap Man Buyung bukan lagi pragmatis tetapi sudah memicu ke apatis terhadap politik dan demokrasi di Indonesia. Ia hanya jenuh dan jengkel melihat keadaan saat ini, dimana orang-orang berlomba-lomba memamerkan dirinya bak artis yang tengah mencari popularitas di masyarakat. Sementara kompetensinya minim.

Perlu dikaji apakah apatisme tersebut menular? JIka iya aku memasukannya kedalam penyakit jenis akut. Bayangkan ketika  terjadi apatis masal. Dimana masyarakat tidak lagi percaya dan cuek akan negaranya sendiri. Ini yang hingga saat ini belum menjadi bahan kampanye bagi para caleg maupun para kader parpol. Mereka melanjutkan tradisi-tradisi iming-iming atau janji-janji jelang pemilu.  Membeli suara rakyat dengan cara menyelinap.

Obat dari penyakit akut apatis adalah menyuguhkan sistem dan kader yang jelas juntrungnya. Berikan kontrak politik sebagai jaminan dan selalu memegang konsistensi dan integritgritas setelah naik nanti.
Ingat..!!! vox populi vox dei (The voice of the people is the voice of God)….jangan macam-macam dengan suara tuhan!

“ada babi sama alkhoholnya ya?, kog haram” mungkin selentingan itu sedikit ngaco tapi sepintas perpekstif sederhana itu bisa membuka pintu diskusi yang hangat. Saat ini MPR sedng merayu MUI untuk mengeluarkan fatwa terannyar. Bukan untuk barang konsumsi, tetapi untuk sikap dan kebebasan manusia ciptaan Allah SWT yang mempunyai hak sebagai makhluk sosial.

Sepertinya demokrasi sudah tidak layak lagi dipertahankan di Indonesia. Sistem yang telah menggiring bangsa ini menjadi dewasa dalam berpikir dan berekpresi ini seakan telah dilacurkan. Bahkan Departemen Hak Asasi Manusia (HAM) seakan tidak lagi dianggap oleh para pemikir dan banyak dari kalangan elitis yang saat ini duduk di kursi panas. Banyak bukti demokrasi tidak lagi dipandang, seperti tragedi Semanggi I dan Semanggi II, kasus 27 Juli yang hingga kini tidak jelas belangnya dan banyak hal-hal lainnya. Paling teranyar saat ini adalah munculnya paksaan dari segelintir elit yang menodong MUI untuk mengeluarkan fatwa bahwa Golput itu haram. Ironisnya, wacana ini muncul menjelang pesta demokrasi lima tahunan. Begitu ketara pemikiran itu telah terkontaminasi kepentingan-kepentingan.Lebih parahnya, ternyata lembaga negara kita sendiri tidak bisa menyelesaikan wacana yang dimunculkan itu. Dengan terang-terangan Ketua MPR yang terhormat, Hidayat Nur Wahid merayu MUI untuk diajak bersama-sama membangun jalan pintas menuju dikeluarkannya fatwa haram itu. Dalam hal ini lembaga negara telah bergantung kepada organisasi non pemerintahan. MUI sendiri telah menunjukan sinyal-sinyal mengiyakan permohonan kalangan elit dengan dasar untuk mendukung perbaikan pemerintahan yang diselenggarakan lima tahun sekali itu. Ketua MUI Bidang Fatwa, Ma’ruf Amin bahkan berani memproklamirkan dirinya telah mendukung fatwa itu, meski belum ada ketok palu dari ulama lainnya. Terang-terangan Ma’ruf juga mengatakan akan menggiring pembahasan fatwa yang belum di godog itu untuk menyetujui lahirnya fatwa haram bagi golput. “Saya pribadi mendukung fatwa itu, dan memang saya akan mengggarahkan pembahsan agar menyetujuinya,” katanya dalam acara Democrazy di MetroTV, Minggu(21/12). Jelas dalam hal ini MUI telah masuk dalam ranah politik. Ma’ruf juga berkali-kali mengatakan dari puluhan partai yang ada, masih ada yang berjalan di rel yang jelas, amar ma’ruf nahi mungkar. Bisa tertebak disitu ada muatan marketing untuk partai berlandaskan golongan tertentu. Dalam perpektif Bima Arya Sugiarto, negara seharusnya jangan terburu-buru untuk mengambil tindakan apalagi harus menggandeng lemaga non pemerintahan untuk ikut mengeluarkan kebijakan. Dikhawatiorkan kebijakan tersebut tidak populis dan berbau kepentingan. Ia juga menolak jika harus ada fatwa haram bagi golput. Golput dikatakanya sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada calon-calon pemimpim yang dirasa tidak kompeten dan tidak akan membawa kontribusi terhadap perbaikan negara. Haram atau tidak bukan menjadi persoalan saat ini sebenarnya. Revolusi dari motor-motor politik beserta kadernya sebenarnya menjadi jawaban atas semakin banyaknya jiwa apatis di negara ini. Survei dari kompas, kuantitas golput semakin melonjak paska 1998, ketika rezim Orde Baru lengser. Bahkan nyaris sama jumlahnya dengan suara yang memenangi pemilu 2005 lalu. Padahal api reformasi menjelar dimana-mana. Artinya, masyarakat semakin cerdas dan jeli menelan janji-janji politik. Dengan menelurkan fatwa haram, mungkin akan menjadi obrolan hangat dikedai-kedai kopi,di kursi DPR, di loby-loby hotel, tetapi bisa jadi menjadi menjadi “barang tertawaan” bagi orang-orang yang berdagang dipasar, mencangkul disawah dan yang tidur-tidur di kolong-kolong jembatan. Mungkin juga terjadi di rumah suci umat beragama yang tidak familiar dengan kata-kata haram.

Welcome to Friendster Blogs. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!